Hukum & Kriminal

Penipuan Digital Telan Kerugian Rp9,3 Triliun, Pemerintah Terima 600 Ribu Pengaduan

7
×

Penipuan Digital Telan Kerugian Rp9,3 Triliun, Pemerintah Terima 600 Ribu Pengaduan

Sebarkan artikel ini
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamen Komdigi), Nezar Patria, mengungkapkan besarnya angka tersebut menjadi peringatan serius di tengah semakin luasnya penggunaan layanan digital dan transaksi keuangan daring.

RADAR KENDARI – Kasus penipuan digital di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Pemerintah mencatat sekitar 600.000 pengaduan terkait penipuan digital telah diterima, dengan total kerugian masyarakat mencapai sekitar Rp9,3 triliun.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamen Komdigi), Nezar Patria, mengungkapkan besarnya angka tersebut menjadi peringatan serius di tengah semakin luasnya penggunaan layanan digital dan transaksi keuangan daring.

Hal itu disampaikan Nezar dalam audiensi bersama perwakilan Mastercard di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Jakarta Pusat, Senin (16/11/2026).

“Saat ini, setelah kita memiliki konektivitas yang sangat baik, kejahatan siber justru meningkat dan jumlah kasus penipuan saat ini sudah sangat mengkhawatirkan. Kami telah menerima sekitar 600.000 pengaduan terkait penipuan dengan total kerugian mencapai sekitar 9,3 triliun rupiah,” ungkap Nezar.

Menurutnya, peningkatan kasus penipuan digital tidak cukup diatasi hanya dengan membangun infrastruktur teknologi yang tangguh. Pemerintah juga perlu memperkuat literasi keamanan siber agar masyarakat mampu mengenali berbagai modus kejahatan di ruang digital.

Nezar menegaskan, kesadaran masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan dalam menggunakan platform digital secara aman menjadi faktor penting untuk menekan risiko penipuan, terutama dalam aktivitas transaksi keuangan daring.

“Ini bukan sekadar soal membangun infrastruktur yang tangguh, melainkan juga tentang meningkatkan kesadaran para pemangku kepentingan dan masyarakat yang menggunakan platform digital. Mereka perlu memahami cara menggunakan platform tersebut dengan aman, termasuk cara bertransaksi secara aman,” tegasnya.

Selain meningkatkan literasi digital, pemerintah juga melakukan langkah pencegahan melalui pengaturan di sektor hulu, salah satunya dengan menerapkan registrasi biometrik bagi pelanggan jasa telekomunikasi.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2026 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi melalui Jaringan Bergerak Seluler.

Melalui aturan tersebut, masyarakat diwajibkan menggunakan identitas biometrik saat melakukan pendaftaran kartu SIM.

“Dari sisi pemerintah, kami berupaya melakukan pengaturan di sektor hulu, yakni saat masyarakat melakukan pendaftaran kartu SIM, pengguna harus menyertakan identitas biometrik mereka,” jelasnya.

Nezar menjelaskan, penggunaan data biometrik bertujuan meningkatkan akurasi verifikasi identitas pengguna layanan telekomunikasi. Dengan identitas yang terverifikasi, pemerintah berharap ruang gerak pelaku kejahatan digital dapat dipersempit.

“Kami menggunakan data biometrik untuk mengidentifikasi pengguna. Dengan cara ini, kami berupaya mencapai tingkat akurasi identifikasi setinggi mungkin. Melalui verifikasi identitas yang akurat tersebut, kami dapat mencegah berbagai tindak kejahatan yang dilakukan oleh para pihak yang berniat buruk,” pungkas Nezar.

Pemerintah menilai penguatan keamanan infrastruktur, penerapan verifikasi identitas, serta peningkatan literasi keamanan digital perlu berjalan beriringan untuk melindungi masyarakat dari ancaman penipuan di ruang siber.

Editor : Agus Setiawan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *