Politik

Pendiri Partai NasDem Sultra Kritik Aksi Naik Meja di DPRD

32
×

Pendiri Partai NasDem Sultra Kritik Aksi Naik Meja di DPRD

Sebarkan artikel ini
Ilustrasi

BERITA LENSA – Konflik internal Partai NasDem di Sulawesi Tenggara (Sultra) kembali menuai sorotan.

Kali ini, bukan hanya soal pergantian atau pemecatan kader, tetapi juga aksi sejumlah orang yang menerobos ruang rapat DPRD hingga naik ke atas meja saat agenda rapat berlangsung.

Insiden yang videonya beredar di ruang publik tersebut memunculkan kritik terkait etika penyampaian aspirasi di lembaga negara sekaligus mempertanyakan mekanisme pengambilan keputusan di internal partai.

Salah satu pendiri NasDem Sultra, Jurni, menilai tindakan menerobos ruang rapat hingga naik ke atas meja merupakan perilaku yang tidak pantas. Terlebih, rapat tersebut dihadiri unsur pimpinan daerah, pemerintah, serta aparat kejaksaan.

Menurut Jurni, setiap orang memiliki hak menyampaikan aspirasi dan keberatan. Namun, hak tersebut harus tetap disampaikan dengan cara yang menghormati tata tertib serta kewibawaan lembaga negara.

“Naik ke atas meja saat rapat berlangsung itu sangat tidak etis. Apalagi ada unsur pemerintah dan aparat penegak hukum di dalam ruangan. Seharusnya ada cara yang lebih bermartabat untuk menyampaikan keberatan,” kata Jurni, Senin (16/11/2026).

Namun, di balik insiden tersebut, Jurni justru menilai persoalan yang lebih mendasar adalah prosedur pergantian atau pemecatan kader di tubuh NasDem Sultra.

Ia menduga proses pengambilan keputusan organisasi tidak berjalan sesuai mekanisme yang semestinya. Salah satu hal yang dipersoalkan adalah tidak adanya pemberitahuan maupun tembusan keputusan kepada kader yang bersangkutan.

Jurni berpandangan, keputusan organisasi yang berdampak terhadap kedudukan seorang kader, terlebih jika berkaitan dengan jabatan publik, harus memiliki dasar dan prosedur yang jelas.

Ia juga menilai penyelesaian melalui Mahkamah Partai perlu ditempuh apabila persoalan tersebut merupakan sengketa internal yang menjadi kewenangannya.

“Pemecatan itu saya nilai cacat hukum karena tidak ditembuskan kepada pihak yang bersangkutan. Seharusnya ada proses di Mahkamah Partai untuk menguraikan secara jelas apa kesalahan kader sebelum keputusan diambil,” tegasnya.

Pernyataan tersebut sekaligus mempertanyakan tahapan pemeriksaan internal, dasar pengambilan keputusan, hingga ruang bagi kader untuk mengetahui dan membela diri atas persoalan yang dituduhkan.

Selain mekanisme pergantian kader, Jurni turut menyoroti sistem pengamanan di lingkungan DPRD. Ia mempertanyakan bagaimana sejumlah orang bisa dengan mudah memasuki ruang rapat yang sedang berlangsung hingga melakukan aksi di atas meja.

Menurutnya, kejadian tersebut perlu menjadi bahan evaluasi. Sebab, ruang rapat DPRD merupakan fasilitas kelembagaan yang memiliki tata tertib dan fungsi resmi, sehingga tidak semestinya menjadi tempat melampiaskan konflik organisasi.

Jurni juga mengungkapkan dugaan adanya penyampaian informasi yang tidak akurat dari jajaran Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) NasDem terkait persoalan internal tersebut.

Ia menilai, apabila informasi yang diterima DPP tidak disampaikan secara utuh, keputusan di tingkat pusat berpotensi tidak mencerminkan kondisi dan duduk perkara yang sebenarnya.

Meski demikian, dugaan tersebut masih merupakan penilaian Jurni yang memerlukan klarifikasi dari pihak DPW maupun DPP NasDem.

Bagi Jurni, konflik organisasi semestinya diselesaikan melalui mekanisme internal partai yang tersedia, bukan berkembang menjadi perseteruan terbuka di hadapan publik.

Ia mengingatkan bahwa partai politik memiliki tanggung jawab yang lebih luas daripada sekadar mengurus kepentingan pengurus dan kader. Partai juga membawa mandat politik masyarakat dalam kehidupan demokrasi.

Karena itu, polemik NasDem Sultra dinilai perlu mendapatkan penjelasan secara terbuka, terutama menyangkut prosedur pergantian kader, dasar keputusan organisasi, serta insiden yang terjadi di ruang rapat DPRD.

Hingga kini, persoalan tersebut masih menyisakan sejumlah pertanyaan yang membutuhkan penjelasan dari pihak-pihak terkait. Adm

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *