LENSATIMOR.COM – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Wakatobi menyelenggarakan Rapat Evaluasi TPAKD sebagai bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan sinergi dalam mengevaluasi implementasi program kerja, memperluas akses keuangan masyarakat, serta mengoptimalkan realisasi dukungan pembiayaan terhadap program-program prioritas TPAKD Tahun 2026.
Kepala OJK Provinsi Sulawesi Tenggara, melalui Manajer Madya Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Pelindungan Konsumen, dan Layanan Manajemen Strategis (PEPK dan LMSt), Desiyani Patra Rapang, menyampaikan kegiatan tersebut merupakan wujud komitmen bersama dalam memperkuat ekosistem keuangan daerah yang inklusif melalui kolaborasi lintas pemangku kepentingan.
“Selain mengevaluasi capaian program, rapat juga menjadi forum untuk menyusun langkah strategis dalam mendukung peningkatan akses masyarakat terhadap layanan jasa keuangan formal sekaligus mendukung pencapaian target inklusi keuangan nasional sebesar 93% pada tahun 2029,” ungkapnya, Rabu (17/6/2026).
Desiyani mengapresiasi atas komitmen Pemerintah Kabupaten Wakatobi dan seluruh anggota TPAKD yang secara konsisten mendorong implementasi berbagai program prioritas percepatan akses keuangan.
“Perluasan program prioritas TPAKD Wakatobi pada tahun 2026 mencerminkan komitmen yang kuat dalam memperluas akses keuangan masyarakat. OJK akan terus mendukung melalui penguatan koordinasi, pendampingan, dan evaluasi agar setiap program berjalan secara efektif serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan perekonomian daerah,” ujar Desiyani.
Lebih lanjut disampaikan bahwa sinergi yang dibangun melalui TPAKD diharapkan mampu memperluas akses masyarakat terhadap berbagai layanan keuangan formal, mulai dari pembiayaan usaha, transaksi keuangan digital, investasi yang legal dan berizin, hingga perluasan perlindungan sosial.
Dengan demikian, masyarakat diharapkan semakin mudah memperoleh layanan keuangan yang aman, terjangkau, dan sesuai kebutuhan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.
Sementara itu, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi, Darwis Rachim, menegaskan bahwa keberhasilan implementasi program TPAKD memerlukan komitmen dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
“Program TPAKD bukan sekadar memenuhi target administrasi, melainkan menjadi instrumen strategis dalam mempercepat kemandirian ekonomi masyarakat. Sinergi yang terbangun diharapkan mampu memperluas akses pembiayaan dan layanan keuangan bagi pelaku UMKM serta masyarakat hingga ke wilayah kepulauan,” tegasnya. (Sri Ariani)
