LENSATIMOR.COM, KENDARI – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 tidak lama lagi digelar. Tepatnya, 27 November 2024 mendatang masyarakat bakal menyalurkan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Kendati demikian, terdapat beberapa tantangan yang berpotensi terjadi di Pilkada. Salah satunya yakni terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).
Pengamat Politik Sulawesi Tenggara (Sultra) Andi Awaluddin Ma’ruf mengungkapkan, netralitas ASN menjadi salah satu tantangan dalam Pilkada.
Menurutnya, ASN masih berpotensi tak netral karena intervensi dari oknum tertentu yang berkepentingan dalam Pilkada.
“Yang menjadi masalah (saat Pilkada) jika ada mobilisasi dari pejabat baik dari incumbment baik dari oknum (pejabat) yang memiliki kepentingan untuk maju (calon kepala daerah) atau untuk calon tertentu,” ungkap Andi Awaluddin Ma’ruf.
Lanjut dia, meski ASN terikat dengan regulasi netralitas, akan tetapi potensi untuk dimobilisasi cukup besar mengingat pengaruh dari incumbment cukup besar.
“ASN sesuai regulasi diminta netral dalam konteks tidak boleh ikut bersosialisasi. Tidak boleh terlibat dalam aktivitas kampanye calon bupati. Akan tetapi kerentanan ASN untuk mobilisasi untuk sosialisasi dalam kampanye cukup besar,” kata Andi Awaluddin Ma’ruf.
Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Kendari (UMK) ini berharap, ASN berani untuk menolak ajakan dan mobilisasi untuk mendukung salah satu calon kepala daerah. Selain untuk menjaga integritasnya sebagai aparatur negara juga menjadi bagian dari upaya dukungan menciptakan iklim demokrasi yang sehat.
“ASN punya hak politik yakni menyalurkan hak pilihnya pada hari H pemilihan kepala daerah. Akan tetapi ASN tidak boleh untuk melakukan sosialisasi dan mendukung salah satu calon kepala daerah apalagi sampai terlibat kampanye,” pungkasnya. (wan)
