KENDARI – Gabungan komunitas pengemudi dan pengendara berbasis aplikasi yang tergabung dalam Garda Online Sulawesi Tenggara (Sultra) menyuarakan sejumlah tuntutan krusial terkait kesejahteraan dan keselamatan kerja mereka.
Koordinator Lapangan (Korlap) Garda Online Sultra, Fitrah Ramadan, mengungkapkan bahwa aksi demonstrasi yang digelarnya bersama rekan-rekan pengemudi ojek online (ojol) baru-baru ini menyasar tiga poin tuntutan utama yang disampaikan kepada pihak Pemerintah Provinsi Sultra, DPRD Sultra, hingga Polda Sultra.
Fitrah meluruskan simpang siur informasi mengenai usulan kenaikan tarif. Menurutnya, pihak pengemudi mengajukan usulan penyesuaian tarif batas atas dan batas bawah untuk moda transportasi berbasis aplikasi kepada Dinas Perhubungan.
“Usulan resmi dari pihak kami kemarin berada di kisaran Rp16.000 (tarif minimum/penyesuaian batas). Namun, angka tersebut masih dalam tahap peninjauan dan koreksi oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sultra,” ujar Fitrah, Rabu (12/08/2026).
“Usulan resmi dari pihak kami kemarin berada di kisaran Rp16.000 (tarif minimum/penyesuaian batas). Namun, angka tersebut masih dalam tahap peninjauan dan koreksi oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sultra,” tambahnya.
Ia berharap evaluasi tarif ini dapat segera direalisasikan agar sepadan dengan biaya operasional pengemudi saat ini.
Isu keamanan pengemudi menjadi sorotan tajam. Pengemudi ojol kerap mendapatkan intimidasi, ancaman, hingga perlakuan tidak menyenangkan dari oknum-oknum di kawasan pelabuhan Kendari.
Fitrah menjelaskan, meskipun sebelumnya pernah ada kesepakatan titik penjemputan penumpang, pengemudi ojol masih sering dikejar dan dilarang mengambil penumpang oleh oknum tertentu.
“Kondisi ini sangat merugikan, tidak hanya bagi kami para pengemudi, tetapi juga penumpang. Penumpang yang membawa barang bawaan banyak atau membawa anak kecil dipaksa berjalan kaki cukup jauh keluar area pelabuhan hanya untuk menjemput ojol. Kami khawatir jika tidak ada tindakan tegas, ancaman kekerasan fisik bisa terjadi lagi,” tegasnya.
Garda Online Sultra mendesak Polda Sultra untuk menindak tegas praktik penganiayaan dan aksi premanisme di area pelabuhan. Selain itu, mereka meminta Gubernur Sultra dan Otoritas Pelabuhan turun tangan memediasi serta menghadirkan solusi yang adil bagi semua pihak.
Fitrah menekankan bahwa baik pengemudi ojol maupun pekerja/masyarakat di kawasan pelabuhan sama-sama warga yang sedang mencari nafkah.
“Harapan kami ada solusi terbaik. Kalau bisa, masyarakat setempat atau anak-anak pelabuhan juga dibuatkan wadah atau zona operasional tersendiri. Di sana masyarakat, di sini juga masyarakat yang sama-sama mencari rezeki. Jangan sampai timbul gesekan,” pungkas Fitrah.
Penulis : Vebrian
Editor : Agus Setiawan
