BERITA LENSA – Wakil Wali Kota Kendari, Sudirman, menerima aspirasi massa aksi yang menyoroti persoalan kelangkaan dan antrean bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kota Kendari.
Pertemuan berlangsung di Kantor Balai Kota Kendari, Kamis (17/9/2026). Sudirman didampingi Sekretaris Daerah Kota Kendari Amir Hasan dan Asisten I Setda Kota Kendari Adriana Musarudin.
Dalam dialog tersebut, massa aksi menyampaikan sejumlah persoalan yang dinilai berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat, khususnya terkait ketersediaan BBM bersubsidi.
Massa menyoroti panjangnya antrean kendaraan di sejumlah SPBU. Kondisi tersebut dinilai tidak hanya menyulitkan masyarakat yang membutuhkan BBM, tetapi juga berpotensi menimbulkan kemacetan di sejumlah ruas jalan di Kota Kendari.
Mereka meminta pemerintah mengambil langkah konkret untuk mengatasi persoalan tersebut.
Massa juga menyoroti praktik pembelian BBM secara berulang serta penggunaan kendaraan atau tangki berkapasitas besar yang dinilai dapat memengaruhi ketersediaan BBM bagi masyarakat.
Selain persoalan BBM, massa turut menyampaikan aspirasi terkait kondisi infrastruktur, lingkungan, dan tata ruang kota.
Sejumlah alternatif penanganan juga diusulkan, termasuk penerapan pembatasan kendaraan berdasarkan pelat nomor seperti sistem ganjil-genap yang diterapkan di sejumlah daerah.
Massa meminta aspirasi yang disampaikan dalam aksi tersebut tidak berhenti pada dialog, tetapi ditindaklanjuti melalui kebijakan dan langkah nyata sesuai kewenangan pemerintah.
Menanggapi hal itu, Wakil Wali Kota Kendari Sudirman mengatakan Pemkot Kendari telah melakukan sejumlah langkah untuk menangani persoalan BBM yang terjadi belakangan ini.
Salah satunya dengan menugaskan aparat terkait melakukan penertiban terhadap penjualan BBM bersubsidi yang kembali dijual secara eceran dengan harga non-subsidi.
Menurut Sudirman, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memastikan BBM bersubsidi dapat dinikmati masyarakat yang memang berhak.
“Pemerintah juga akan terus melakukan koordinasi dan pengawasan di lapangan, termasuk terhadap praktik pembelian BBM secara berulang dan penjualan kembali secara eceran,” ujarnya.
Selain penertiban, Pemkot Kendari juga telah berkomunikasi dengan pihak Pertamina terkait penambahan kuota BBM bersubsidi untuk Kota Kendari.
Sudirman berharap penambahan kuota tersebut nantinya dapat membantu mengurangi antrean panjang yang terjadi di sejumlah SPBU.
Ia menegaskan, pemerintah terbuka terhadap masukan dan rekomendasi yang disampaikan masyarakat maupun mahasiswa terkait persoalan BBM maupun isu perkotaan lainnya.
Menurutnya, penanganan persoalan BBM tidak dapat dilakukan pemerintah sendiri, melainkan membutuhkan koordinasi lintas pihak serta dukungan masyarakat.
Wawali juga meminta masyarakat turut mendukung upaya penertiban, khususnya terhadap praktik penjualan kembali BBM bersubsidi secara eceran dan pembelian BBM secara berulang.
Dalam kesempatan tersebut, Pemkot Kendari meminta waktu untuk menindaklanjuti aspirasi massa, termasuk langkah penertiban di lapangan dan koordinasi terkait ketersediaan BBM.
Pemerintah memastikan setiap langkah yang diambil akan tetap mempertimbangkan kepentingan masyarakat serta kewenangan masing-masing pihak dalam penanganan persoalan BBM.
Editor : Agus Setiawan
