Ekonomi & Bisnis

Tahun 2026, OJK Sultra Menetapkan Target Edukasi Akses Keuangan Daerah Pada 160 Ribu Peserta di 17 Kabupaten dan Kota

617
×

Tahun 2026, OJK Sultra Menetapkan Target Edukasi Akses Keuangan Daerah Pada 160 Ribu Peserta di 17 Kabupaten dan Kota

Sebarkan artikel ini
Kepala OJK Sultra, Bismi Maulana Nugraha

LENSATIMOR.COM – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sultra telah menangani 1.404 layanan pengaduan sepanjang tahun 2025.

Dimana pengaduan tersebut mayoritas permasalahan yang berkaitan dengan sektor perbankan, perusahaan pembiayaan, dan layanan SLIK.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan Sutra Bismi Maulan Nugraha mengatakan, selain menangani pengaduan, pihaknya juga berhasil merealisasikan program TPAKD seperti Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) yang telah mencapai total tabungan sebanyak Rp5,09 miliar.

“Kemudian , untuk program Kredit Melawan Rentenir (KPMR) telah berhasil menyalurkan pembiayaan sebesar Rp7,23 miliar kepada masyarakat.” Kata Bismi Maulan Nugraha (2/3/26).

Ia menambahkan, memasuki tahun 2026, OJK Sultra menetapkan target strategis yang ambisius untuk memperluas akses keuangan daerah, termasuk target edukasi bagi 160.000 peserta di 17 kabupaten/kota serta rekrutmen 1.000 Duta Literasi baru.

“Selain itu, untuk program Pengembangan Ekonomi Daerah (PED) akan difokuskan pada perluasan komoditas kakao dan sagu, serta pembentukan Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) di Desa Sorue Jaya.” Bebernya.

Sejalan dengan agenda tersebut, lanjut Bismi, OJK Sulawesi Tenggara juga memperkuat sinergi bersama Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) dalam mencegah dan menindak praktik investasi ilegal yang merugikan masyarakat, termasuk fenomena AMG Pantheon, BTL, serta berbagai modus sejenis lainnya.

Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari komitmen OJK untuk menjaga kepercayaan publik dan mewujudkan ekosistem keuangan yang sehat, aman, dan berintegritas di Provinsi Sulawesi Tenggara.

“Upaya ini menegaskan komitmen OJK Provinsi Sulawesi Tenggara dalam menjaga stabilitas SJK, memperkuat kepercayaan masyarakat, serta memastikan terciptanya ekosistem keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.” Tegasnya. (Sri Ariani)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *