LENSATIMOR.COM, KENDARI – Kepala Dinas Ketahanan Pangan (Disketapang) Kota Kendari, Abdul Rauf mengimbau masyarakat agar segera melaporkan kecurangan penyaluran bantuan beras Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).
Abdul Rauf tak menampik jika saat ini masih ada beberapa kelurahan di Kota Kendari masih keliru dalam penyaluran bantuan beras CPP.
“Kalau ada yang tidak tepat sasaran segera laporkan karena ini bisa dikenakan pidana,” ungkap Abdul Rauf, Senin (27/05/2024).
Ia mengungkapkan, salah satu kekeliruan penyaluran bantuan beras CPP terjadi di Kelurahan Purirano. Di kelurahan tersebut, ada warga yang terdaftar sebagai penerima bantuan beras namun tidak diberikan hak nya sejak program bantuan beras ini bergulir pada Januari lalu.
“Atas kejadian ini, Lurahnya kami berikan pembinaan dan penerima bantuannya kita berikan haknya sejak bulan Januari sampai bulan Mei 2024,” ungkap Abdul Rauf.
Mantan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Kendari juga meminta pihak kelurahan agar tak sembarangan dalam menyalurkan bantuan beras CPP.
“Kalau ada pergantian penerima bantuan itu harus sesuai prosedur. Karena penerimanya itu berdasarkan data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) Kementerian Sosial (Kemensos),” ungkap Abdul Rauf.
Sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari melalui Dinas Ketahanan Pangan (Disketapang) mulai menyalurkan bantuan beras Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) tahap kedua kepada masyarakat kurang mampu di Kota Lulo.
Bantuan beras CPP tahap kedua ini untuk masa waktu April – Juni 2024. Setiap KPM dijatah sebanyak 10 kilogram beras SPHP (Stabilisasi Pasokan Harga Pangan).
Jumlah penerima bantuan beras CPP di Kota Kendari tercatat sebanyak 20.213 KPM. Puluhan ribu penerima itu ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan Kemensos. (wan)
