LENSATIMOR.COM, KENDARI – Banjir yang melanda Kota Kendari beberapa waktu lalu menyoroti permasalahan serius yakni minimnya Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) daerah. Akibatnya, penyaluran bantuan kepada 356 kepala keluarga (KK) korban banjir menjadi terhambat.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) Kota Kendari, Abdul Rauf, mengungkapkan bahwa pemerintah kota hingga kini belum memiliki CPP untuk menghadapi situasi darurat seperti bencana alam atau kerawanan pangan.
Ironisnya, usulan pengadaan CPP ini telah diajukan sejak dua tahun lalu (2022). Menurut Abdul Rauf, kebutuhan akan CPP sangat mendesak mengingat bencana alam bersifat tidak terduga. “Bencana tidak bisa kita prediksi kapan dan di mana terjadi,” tegasnya, Kamis (30/01/2025).
Meskipun pemerintah kota tengah merancang Perwali untuk menyiapkan stok pangan, terutama beras, kekurangan CPP ini telah menimbulkan dampak nyata.
Abdul Rauf mencontohkan kesulitan penyaluran bantuan pasca banjir akibat minimnya cadangan pangan. “Contohnya kemarin saat terjadi bencana banjir, karena tidak ada cadangan pangan kita kesulitan menyalurkan bantuannya,” ungkapnya.
Ketiadaan CPP tidak hanya berdampak pada penanggulangan bencana, tetapi juga pada situasi lain seperti paceklik di laut atau gejolak harga pangan.
“CPP yang memadai akan sangat membantu meringankan beban masyarakat dalam berbagai kondisi darurat,” kata Abdul Rauf.
Abdul Rauf menambahkan bahwa FGD (Forum Group Discussion) telah dilakukan dengan melibatkan berbagai OPD terkait untuk membahas pengadaan CPP ini.
Perlu adanya perhatian serius dari pemerintah daerah untuk segera mewujudkan pengadaan CPP guna memastikan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dan kerawanan pangan di masa mendatang.
“Kejadian banjir di Kendari menjadi bukti nyata betapa pentingnya CPP untuk membantu masyarakat yang membutuhkan,” pungkasnya.
Laporan : Redaksi
