LENSATIMOR.COM, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berupaya memperkuat stabilitas sektor jasa keuangan yang inklusif guna mendukung program prioritas pemerintah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Hal ini disampaikan dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2025 yang digelar di Jakarta pada Selasa (11/2/2025).
OJK juga menyatakan optimisme bahwa kinerja sektor jasa keuangan pada 2025 akan tetap positif, sejalan dengan tantangan dan peluang yang dihadapi serta kebijakan-kebijakan yang akan diambil hal tersebut di ungkapkan langsung Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar.
“Kami optimistis kinerja sektor jasa keuangan di tahun 2025 akan berlanjut,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, dalam acara yang dihadiri ratusan pelaku industri jasa keuangan serta sejumlah pimpinan kementerian/lembaga. (11/2/25)
Dalam PTIJK tersebut, selain menyampaikan laporan pelaksanaan tugas pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan, OJK juga meluncurkan Indonesia Anti Scam Center (Pusat Penanganan Penipuan Transaksi Keuangan) dan Sistem Informasi Pelaku di Sektor Keuangan (Sipelaku) sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dan memperkuat integritas sektor jasa keuangan.
Mahendra dalam kesempatan itu menjelaskan empat kebijakan prioritas OJK pada 2025 untuk menjaga sektor jasa keuangan (SJK) agar tetap tangguh sehingga mampu memberikan daya ungkit yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi diantaranya, satu Optimalisasi Kontribusi SJK dalam Mendukung Pencapaian Target Program Prioritas Pemerintah.
“OJK mengarahkan industri jasa keuangan (IJK) untuk berperan dalam mendorong pertumbuhan melalui perluasan pembiayaan bagi program prioritas nasional yang juga menjadi bagian dari strategi bisnis IJK.” Lanjutnya.
Kemudian yang kedua, Pengembangan SJK untuk Pertumbuhan yang Inklusif dan Berkelanjutan.
Selain itu, OJK juga dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan ketahanan pangan, yang diberikan melalui kemudahan akses pembiayaan dengan skema penyaluran kredit dan penjaminan khusus kepada petani dan UMKM, serta pengembangan produk asuransi parametrik seperti bayar waktu panen (yarnen), supply chain financing, dan project financing.
“Kolaborasi antara Kantor OJK di daerah dengan pemerintah daerah untuk mengembangkan ekosistem pembiayaan komoditas unggulan dalam rangka memperkuat ketahanan pangan dan rantai pasok bagi MBG.” Bebernya
Tidak hanya itu, dukungan dalam bidang kesehatan dan pendidikan, juga dilakukan melalui kerja sama dengan Kementerian Kesehatan untuk menyempurnakan ekosistem asuransi kesehatan.
“Dan peningkatan pemahaman keuangan masyarakat, termasuk melalui integrasi materi literasi keuangan dalam kurikulum pendidikan dan mewajibkan IJK untuk aktif mengedukasi masyarakat, termasuk pelajar dan mahasiswa.” Lanjut Mahendra.
Lalu ada dukungan dalam program pembangunan 3 juta hunian bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk mendorong investasi guna mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional.
“Dan memperkuat ketahanan dan likuiditas perekonomian nasional melalui mekanisme pemasukan dan penempatan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) ke dalam sistem keuangan Indonesia.” Tegasnya.
Laporan : Ariani
