Politik

Tiga Pj Bupati Baru di Sultra Diminta Netral saat Pilkada 2024

1792
×

Tiga Pj Bupati Baru di Sultra Diminta Netral saat Pilkada 2024

Sebarkan artikel ini
Pj Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto melantik tiga Pj Bupati di Sultra.

LENSATIMOR.COM, KENDARI – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Andap Budhi Revianto melantik tiga Pj Bupati diotoritanya. Mereka yang dilantik yakni Parinringi (Pj Bupati Buton Selatan), La Haruna (Pj Bupati Buton), dan Konstatinus Bukide (Pj Bupati Buton Tengah).

Pengamat Politik Sultra, Dr. Najib Husain menilai, penarikan tiga Pj Bupati di Sultra sangat tepat apalagi menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

“Pemerintah betul-betul maksimalkan potensi daerah (Birokrat Daerah) karena mereka (Parinringi, La Haruna, dan Konstatinus Bukide) untuk menjalankan pemerintahan. Mereka yang lebih tahu kondisi daerah kita masing-masing,” ungkap Najib Husain, Rabu (29/05/2024).

Selain untuk menjalankan roda pemerintahan, Najib berpesan kepada Pj Bupati yang dilantik agar menjalankan tugasnya secara profesional terutama dalam menjelang Pilkada 2024.

“Pj Bupati yang dilantik harus mempersiapkan Pilkada dengan baik agar bisa berjalan dengan lancar,” ungkap Najib.

Lanjut dia, seorang Pj juga harus bekerja secara profesional dan tidak memberikan dukungan kepada salah satu calon yang akan maju di Pilkada nanti.

Najib tak menampik jika Pj Bupati yang dilantik ini diperhadapkan dengan tantangan cukup berat yakni mensukseskan penyelenggaraan Pilkada termasuk meminimalisir potensi kerawanannya.

“Seorang Pj harus betul-betul bisa berposisi netral dan memberikan perlakuan yang sama untuk semua calon,” beber Najib.

Disisi lain, menurut Najib, masa pemerintahan Pj saat ini telah masuk masa krusial atau masuk masa tahapan Pilkada 2024.

“Pilkada itu potensi konfliknya jauh lebih tinggi. Baik itu konflik horizontal maupun konflik vertikal. Makanya Pj harus  bekerja secara profesional, netral dan juga bisa mengatur para prajuritnya dalam hal ini ASN-nya,” ungkap Najib.

“Kalau ada gerakan tambahan yang dilakukan oleh ASN, tentu Pj harus bertindak. Tidak membiarkan para bawahan masuk dalam politik praktis,” pungkasnya. (Wan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *